EYENEWSSULTRA.COM- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana menjadi momentum penting dalam memperteguh arah pembangunan daerah yang sejalan dengan semangat kebangsaan dan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rapat tersebut, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., serta Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menghadiri kegiatan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bombana, Jumat (15/8/2025)
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Iskandar, SP itu juga dihadiri jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Bombana, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta seluruh unsur pejabat perangkat daerah. Momen tahunan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi refleksi arah kebijakan nasional yang perlu diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan di tingkat daerah.
Bupati Burhanuddin menegaskan, pelaksanaan rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan memiliki makna mendalam bagi pemerintah daerah. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi, kegiatan ini juga menjadi pengingat agar setiap langkah pembangunan di Bombana senantiasa berpijak pada semangat persatuan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.
Menurutnya, arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi inspirasi bagi daerah untuk menyesuaikan prioritasnya. Ia menyebut, tema peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana 2025–2029 yang menitikberatkan pada pemerataan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan pelayanan publik.
“Pidato Presiden memberi panduan yang jelas bagi kita di daerah untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Semangat persatuan dan kerja bersama menjadi kunci agar pembangunan di Bombana mampu berlari seiring arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam arahannya, Burhanuddin juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Ia menilai, kehadiran seluruh unsur Forkopimda, DPRD, dan perangkat daerah dalam rapat paripurna ini adalah bukti kuat bahwa Bombana memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.
Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dari Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta disimak secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Bombana. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan tiga pokok penting: capaian pembangunan nasional, penguatan persatuan bangsa, serta arah kebijakan ke depan.
Bagi Burhanuddin, poin-poin yang disampaikan Presiden bukan hanya menjadi laporan tahunan negara, melainkan juga bahan refleksi bagi pemerintah daerah. Ia menilai capaian pembangunan nasional—terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan ketahanan pangan—harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di tingkat lokal.
“Pemerintah pusat telah memberikan arah yang jelas. Tinggal bagaimana kita di daerah menyesuaikan langkah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di Bombana, hal itu sudah kita lakukan melalui program penguatan ekonomi produktif, peningkatan layanan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh desa-desa,” ujar Burhanuddin dalam penjelasannya.
Bupati juga menekankan bahwa semangat persatuan sebagaimana disampaikan Presiden merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan zaman. Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, pelaku usaha, hingga generasi muda, terus memelihara semangat gotong royong dan optimisme dalam membangun daerah.
“Persatuan bukan hanya soal simbol, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung dalam perbedaan. Dalam setiap kebijakan, kami selalu menempatkan nilai kebersamaan sebagai kekuatan untuk menembus keterbatasan,” tegasnya.
Selain itu, Ketua Perhapi Sultra ini menilai fokus kebijakan pemerintah pusat pada transformasi digital dan pemberantasan korupsi sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Pemkab Bombana. Melalui sistem digitalisasi layanan publik dan manajemen keuangan daerah yang transparan, pemerintah daerah berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, cepat, dan terukur.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kita terus mendorong agar seluruh perangkat daerah beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi agar lebih efisien dan akuntabel,” tuturnya.
Rapat Paripurna tersebut juga menjadi refleksi bagi Pemkab Bombana dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Hubungan harmonis kedua lembaga, menurut Burhanuddin, merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang lahir di daerah harus berakar pada aspirasi rakyat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (ADV)
