EYENEWSSULTRA.COM- Di tengah arus digital yang menuntut segala bentuk keterbukaan, Pemerintah Kabupaten Bombana memilih berdiri di garis depan. Komitmen itu ditunjukkan lewat kehadiran langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Dinas Kominfo Bombana, Senin (3/11/2025).
Kehadiran orang nomor satu di Bombana itu menjadi sinyal kuat bahwa transparansi kini telah menjadi bagian dari kultur birokrasi yang sedang ia bangun. Dihadapan komisi informasi Sultra, mantan Kepala ESDM Sultra ini secara tegas mengatakan jika keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat. Ia menyebut transparansi sebagai kunci lahirnya kepercayaan publik.
“Apapun yang kita kerjakan, sebesar apa pun manfaatnya, kalau tidak diinformasikan kepada masyarakat, nilainya akan tetap nol. Pemerintah harus terbuka karena rakyat berhak tahu apa yang kita lakukan,” ujarnya.
Menurutnya, informasi publik merupakan hak dasar warga negara yang harus disampaikan secara cepat dan akurat. Ia menilai publikasi setiap kegiatan pemerintah merupakan cara membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan birokrasi. Diakuinya sejak menakhodai Kabupaten Bombana, Bupati Burhanuddin telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar aktif mengelola kanal informasi resmi. Ia meminta setiap kegiatan pemerintah disertai dengan publikasi yang jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan mudah diakses.
“Setiap OPD wajib memastikan informasinya sampai ke masyarakat. Kalau ada berita yang menyesatkan, jangan diam. Segera klarifikasi dengan data dan fakta,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen yang jarang ditemui di tingkat kepala daerah. Ia menyebut kehadiran langsung Bupati dalam kegiatan Monev menjadi sinyal kuat bahwa transparansi informasi benar-benar mendapat perhatian di Bombana.
“Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan seperti ini tidak sering terjadi. Apa yang dilakukan Bupati Burhanuddin menjadi contoh nyata bahwa keterbukaan informasi bukan hanya slogan, tapi telah menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Teknis KI Sultra, Ulil Amri. Ia menambahkan bahwa hasil awal Monev menempatkan Dinas Kominfo Bombana dalam empat besar terbaik di Sulawesi Tenggara. Penilaian ini didasarkan pada lima indikator utama: komitmen pimpinan daerah, konsistensi publikasi, kelengkapan dokumentasi, pelayanan informasi publik, dan pengelolaan data digital.
“Bombana menunjukkan progres signifikan. Ada sinergi nyata antara pimpinan daerah dan pelaksana di lapangan. Ini yang membuat Bombana menonjol dibanding beberapa kabupaten lain,” jelas Ulil Amri.
Melihat progres positif ini, KI Sultra berencana menjadikan Bombana sebagai pilot project keterbukaan informasi publik tahun 2026, sekaligus tuan rumah pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama se-Sultra pada awal tahun depan.
“Bombana memiliki infrastruktur komunikasi publik yang kuat dan kepemimpinan yang visioner. Ini modal penting untuk menjadi daerah percontohan keterbukaan informasi di Sultra,” pungkasnya. (ADV).
