EYENEWSSULTRA.COM- Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Kabupaten Bombana resmi dibentuk sebagai langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Pembentukan forum ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Syarwan, yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.
Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menjelaskan bahwa pembentukan FKPKN ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan keuangan negara.
“Dengan adanya FKPKN, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan upaya kami untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Bombana,” ujar Edy dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan forum ini akan menjadi saluran yang efektif dalam mengidentifikasi masalah yang muncul terkait pengelolaan keuangan, serta mencari solusi bersama agar proses pengelolaan anggaran daerah berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pj. Bupati Edy menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga pada tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, melalui FKPKN, berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran daerah.
“Melalui forum ini, kami juga berharap dapat meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam pengelolaan anggaran, sehingga lebih banyak program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal dan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Syarwan, menyambut baik pembentukan FKPKN di Kabupaten Bombana. Menurutnya, forum ini akan menjadi wadah yang sangat strategis untuk melakukan koordinasi dan diskusi antara pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Salah satu tujuan utama dari forum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan anggaran yang lebih baik akan mendukung keberhasilan program-program pembangunan yang direncanakan, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
“FKPKN akan menjadi sarana bagi kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya forum ini, kami dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara tepat dan efektif,” jelas Syarwan.
Selain berfungsi sebagai forum koordinasi, FKPKN Kabupaten Bombana juga akan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, forum ini akan terlibat dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan keuangan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Syarwan mengungkapkan bahwa forum ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pengelolaan anggaran, serta memberikan solusi yang lebih inovatif dan tepat guna untuk mendukung pembangunan daerah.
“Dengan adanya FKPKN, kami berharap kendala-kendala dalam pengelolaan anggaran dapat teridentifikasi dengan lebih baik, sehingga kami dapat mencari solusi terbaik untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
