—-Melalui Berbagai Program Strategis
EYENEWSSULTRA.COM-Masalah kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Bombana, dan kini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, sekitar 1,72 persen atau 3.226 jiwa di daerah ini masih hidup dalam kondisi miskin ekstrem pada tahun 2023. Kemiskinan ekstrem merujuk pada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya berada di bawah Rp10.739 per orang per hari, atau setara dengan Rp322.170 per orang per bulan.
Misalnya, sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang (ayah, ibu, dan dua anak) dengan pengeluaran yang lebih rendah dari Rp1.288.680 per bulan dikategorikan dalam kondisi miskin ekstrem. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana mengalami fluktuasi angka kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 10,76 persen, yang kemudian sedikit menurun menjadi 10,26 persen pada tahun 2022, namun kembali naik menjadi 10,73 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, masalah kemiskinan ekstrem tetap menjadi isu yang harus segera ditangani.
Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, pemerintah daerah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan di tahun 2024. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak, Pemkab Bombana yakin dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Bombana telah meluncurkan sejumlah program strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah daerah terus berupaya agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan solusi nyata untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan mitra terkait diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu, program-program yang dijalankan Pemkab Bombana terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan berkelanjutan. Pj Bupati Edy Suharmanto juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
“Kami berharap dengan berbagai langkah yang diambil, Bombana akan semakin sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem,” ujar Pj Bupati Edy.
Salah satunya adalah program beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan warga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, Pemkab Bombana juga berfokus pada pembangunan infrastruktur desa yang memadai. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sangat penting untuk mendukung perekonomian desa. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.
Selain infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi salah satu fokus utama Pemkab Bombana dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemkab melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Pemkab Bombana mengidentifikasi sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk dikembangkan sebagai pendorong perekonomian lokal. Dengan pemberdayaan ekonomi, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan ekstrem.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat mekanisme bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan mencakup bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Penyaluran bantuan pangan dilakukan bekerja sama dengan PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Sulawesi Tenggara dan Perum Bulog Bombana, yang menyediakan stok beras untuk masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Pada tahun 2024, bantuan pangan akan disalurkan hingga bulan Juni 2024, dengan total 12.948 KPM yang masing-masing akan menerima 10 kilogram beras setiap bulan. Kita juga memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan cara yang transparan dan tepat sasaran, agar bantuan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi penerimanya,” pungkasnya. (ADV).












