EYENEWSSULTRA.COM-Pengawasan yang efektif memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki peran yang sangat krusial. Keduanya bekerja secara sinergis untuk menjaga integritas pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga berorientasi pada kepentingan masyarakat dan negara. Hal itu diungkapak Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto dalam sosialisasi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Bombana dengan tem “Sinergitas Pengawasan APIP-APH dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel” di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/12).
“APIP bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal dalam rangka memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya negara, dilakukan dengan cara yang benar dan efisien. Mereka juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, APH berfungsi untuk menindaklanjuti temuan yang dihasilkan oleh APIP, serta laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang atau dugaan tindak pidana korupsi. APH, baik itu polisi, kejaksaan, atau lembaga lainnya, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Sinergitas antara APIP dan APH sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
“Kami berharap agar tindak lanjut terhadap temuan-temuan dari hasil pengawasan, baik yang berasal dari APIP maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), dapat mencapai 100%. Sehingga ke depannya kita dapat lebih meminimalisir potensi penyimpangan yang bisa merugikan daerah dan masyarakat. Tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bukti komitmen kita untuk terus memperbaiki kualitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Pj Bupati.
Diakuinya, kolaborasi ini tidak hanya melibatkan koordinasi yang baik antara kedua lembaga, tetapi juga berfokus pada pencegahan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Tidak kalah pentingnya, masyarakat juga harus dilibatkan dalam sistem pengawasan ini, baik sebagai bagian dari pengawasan publik maupun sebagai pihak yang memberikan laporan atau aduan jika menemukan praktik yang merugikan.
“Melalui partisipasi aktif masyarakat, pengawasan menjadi lebih menyeluruh, transparan, dan objektif. Dengan sistem pengawasan yang kuat dan efektif, diharapkan bahwa korupsi dapat ditekan, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari, dan pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Insektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan menyebut bahwa kegiatan gelar pengawasan APIP-APH ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten yang ahli di bidangnya. Beberapa narasumber yang hadir antara lain Kepala Sub Auditorat Sulawesi Tenggara II BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nuri Hardiyanto S.ST., MM., CSFA; Koordinator Pengawasan JFA Bidang P3APIP, Muh. Rizal Pahlawi; Plt Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Intan Nurcahya S.P., M.Si, CGCAE; Kanit Tipikor Polres Bombana, Muhtar, SH., MH; dan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Aprilia Zulkarnain, SH.
“Kehadiran para ahli ini memberikan pandangan serta materi yang sangat berguna terkait pengawasan internal pemerintah dan penegakan hukum yang perlu diperhatikan dalam proses pemerintahan daerah,” pungkasnya. (Kna).
