EYENEWSSULTRA.COM-Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember, sebagai bentuk komitmen global untuk memerangi perilaku korupsi yang merusak tatanan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Momen ini dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam memerangi korupsi, yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan negara. Peringatan Hakordia 2024 kali ini di Kabupaten Bombana, khususnya di jajaran Badan Keuangan Daerah (BKD), dipandang sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan perang terhadap perilaku korupsi dan mengajak seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat untuk bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Kepala BKD Bombana, Dody A. Muchlisi, ini mengatakan bahwa peringatan Hakordia 2024 bukan hanya sebatas kegiatan simbolik, tetapi juga menjadi panggilan untuk bersinergi dalam membangun semangat kolektif melawan korupsi, khususnya di instansi yang dipimpinnya. Ia menyadari bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang merusak tatanan negara, merugikan masyarakat, dan menurunkan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hakordia ini, BKD Bombana berkomitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.
“Dengan peringatan Hakordia ini, kita tidak hanya mengingatkan pentingnya upaya bersama untuk melawan korupsi, tetapi juga untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami di BKD Bombana untuk memastikan bahwa semua proses administrasi dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan jujur dan tidak ada celah untuk penyalahgunaan kewenangan,” ungkap Dody.

Menurut Dody, korupsi bukan hanya soal penggelapan anggaran atau penyalahgunaan dana, tetapi juga dapat berupa gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, serta manipulasi data atau informasi yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Semua bentuk korupsi ini, jelasnya, dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat kemajuan daerah. Oleh karena itu, BKD Bombana bertekad untuk menjaga integritas dalam setiap aspek pelayanan publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Lebih lanjut, Dody mengungkapkan bahwa momentum peringatan Hakordia 2024 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan seluruh masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. BKD Bombana, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Dalam setiap kebijakan yang diambil, kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Kami melakukan berbagai upaya, seperti pengawasan internal yang ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta sosialisasi mengenai pentingnya integritas di kalangan aparatur pemerintah,” jelas Dody.

Mantan Kepala Bapedda Bombana ini juga menekankan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, BKD Bombana terus berupaya untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang modern dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, diharapkan masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
“Melalui penerapan sistem informasi keuangan yang lebih transparan, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutur Dody.
Selain itu, BKD Bombana juga berfokus pada penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi berjalan dengan baik. Upaya ini mencakup audit rutin, pembentukan tim pengawasan, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BKD agar lebih kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
“Korupsi adalah musuh bersama, dan untuk itu kita harus bersatu dalam memeranginya. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bombana,” tutup Dody.(Kna).












