EYENEWSSULTRA.COM-Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan layanan publik yang profesional, transparan, dan efisien, serta memastikan setiap aspek pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan optimal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BKD menyediakan berbagai layanan unggulan yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan yang terstruktur dan akuntabel.
Kepala BKD Bombana, Dody A Muchlisi mengatakan bahwa, salah satu layanan utama yang diberikan oleh BKD adalah pelayanan pengaduan terkait layanan publik, yang menyediakan saluran khusus untuk menampung dan menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, serta kepuasan publik atas setiap pelayanan yang diberikan. “Selain itu, BKD juga menangani proses pencairan dana hibah dan bantuan sosial, yang dilakukan dengan mekanisme yang sangat akuntabel, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sampai kepada penerima yang berhak pada waktu yang tepat,” ungkapnya kepada awak media.
Pelayanan lainnya yang tak kalah penting adalah asistensi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), di mana BKD mendampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merancang rencana kerja dan anggaran yang mendukung kelancaran operasional serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, BKD juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyusunan dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di tingkat daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan anggaran belanja, BKD juga melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditentukan.
“Pelayanan yang diberikan oleh BKD juga mencakup penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, guna mendukung kelancaran pencairan anggaran di lingkungan pemerintahan,” tambahnya.
Dalam hal administrasi kepegawaian, BKD memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, serta mendukung penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran untuk pegawai yang bersangkutan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. BKD juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan penerimaan kas daerah, dengan memastikan setiap transaksi yang dilakukan tercatat dengan akurat dan transparan. Selain itu, BKD turut membantu SKPD dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang penting dalam pelaporan keuangan, memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.
BKD juga memberikan asistensi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel, sehingga seluruh laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), BKD secara profesional melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah dengan sistematis dan terukur. Selain itu, BKD memfasilitasi pembayaran retribusi untuk pemakaian fasilitas yang dikuasai pemerintah, dengan cara yang mudah dan transparan bagi masyarakat. Untuk pengelolaan barang milik daerah, BKD menyediakan sistem informasi yang terintegrasi, guna memastikan data yang akurat dan mudah diakses oleh pihak terkait. Layanan pengalihan status pengguna Barang Milik Daerah (BMD) juga dilakukan dengan prosedur yang jelas, efisien, dan transparan, sehingga memudahkan masyarakat maupun instansi pemerintah dalam melakukan pengalihan tersebut.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Terlebih, pelayanan publik yang baik bukan hanya sekadar mengutamakan kecepatan, tetapi juga harus berlandaskan pada integritas dan akuntabilitas yang tinggi,” tutup mantan Kepala Bappeda Bombana itu. (Kna).
