EYENEWSULTRA.COM- Kabupaten Bombana kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023. Predikat WTP ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemkab Bombana dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang tinggi.
Pemberian opini WTP ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, dalam acara penyerahan piagam penghargaan yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Dadek Nandemar mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini. “Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemkab Bombana dalam penatausahaan keuangan yang baik. Meski demikian, BPK juga memberikan tantangan agar Pemkab Bombana terus melakukan perbaikan, terutama terkait dengan rekomendasi yang kami berikan dalam pemeriksaan ini,” ungkapnya setelah penyerahan piagam WTP pekan lalu.
Sementara itu, Pj Bupati Drs. Edy Suharmanto, M.Si, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan yang telah diraih. Prestasi ini bukanlah hal yang mudah dicapai, mengingat pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan komitmen tinggi dari semua elemen pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Penjabat Bupati Bombana. “Capaian ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi seluruh elemen pemerintahan Kabupaten Bombana, mulai dari Sekretaris Daerah hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi yang terjalin dengan baik di antara jajaran pemerintah daerah,” kata Edy.
Pencapaian WTP ke-11 secara berturut-turut ini juga memberikan motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan predikat ini di masa depan. Dengan semakin banyaknya penghargaan yang diterima, diharapkan akan semakin memperkuat posisi Kabupaten Bombana dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan terpercaya. Tentu saja, tantangan ke depan adalah bagaimana Pemkab Bombana dapat mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun mendatang, termasuk untuk WTP ke-12 yang harus dipersiapkan dengan penuh ketelitian dan disiplin dalam pengelolaan anggaran.
“WTP bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai pemicu bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik yang ada di daerah. Ke depan, kami akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk memastikan bahwa semua proses keuangan semakin efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, juga menyampaikan hal yang serupa. Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama yang patut disyukuri, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi semua pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah. “Pencapaian WTP ini bukanlah akhir dari segala usaha. Justru, ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar, di mana kita harus lebih cermat dalam mengelola anggaran sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan,” ujarnya.
Man Arfa juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan, serta rutin melakukan rapat koordinasi untuk memantau perkembangan progres keuangan. Menurutnya, agar Kabupaten Bombana bisa mempertahankan predikat WTP dan meraih WTP ke-12, dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi serta pengelolaan yang profesional dalam hal urusan keuangan. “Tantangan yang kami hadapi ke depan adalah bagaimana memastikan agar anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah yang baik,” tambahnya.
Selain itu, jenderal ASN Bombana ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan daerah. Hal ini akan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bombana berencana untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan di segala sektor, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Pemkab Bombana juga akan memperhatikan setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari waktu ke waktu. Selain itu, Pemkab Bombana juga akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan terus berupaya agar hasil-hasil positif ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bombana. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur,” ujarnya. (ADV)
