SULTRAANALIS.COM—Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin.
Rapat tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, fokus pada langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.
Tomsi Tohir dalam arahannya menyampaikan keprihatinan terhadap daerah yang masih mengalami inflasi di atas rata-rata nasional, termasuk Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Kalteng, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Posisi tertinggi indeks harga bahan pangan pada Februari 2024 dipegang oleh minyak goreng, diikuti beras dan cabai merah.
Pentingnya koordinasi aktif Kepala Daerah di bawah rata-rata nasional disoroti oleh Tomsi Tohir, berharap agar mereka dapat lebih aktif berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan dan kendala terkait inflasi.
“Terkait penyelenggaraan layanan disabilitas, Kemendagri terus memperkuat upaya mencakup hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Surat Edaran pada Oktober 2023 tentang percepatan pembentukan Perda di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI, Dante Rigmalia menyampaikan 6 isu prioritas, termasuk penghapusan stigma, pendataan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.
“Penting untuk dilakukan penguatan regulasi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, peningkatan pemahaman Pemda terhadap isu-isu disabilitas, serta intervensi berbasis dampak bagi penyandang disabilitas,” tegasnya. (SA).
