KENDARI- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam menghadapi tantangan ekonomi dengan merumuskan langkah-langkah strategis diwilayah ini. Data terbaru Minggu pertama Mei 2024 Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra memperlihatkan angka penurunan yang cukup signifikan, dengan angka mencapai -1,62%, menjadikannya terendah secara nasional.
Irjen Kemendagri Komjen. Pol. Tomsi Tohir, mengapresiasi kinerja dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Pj.Gubernur Sultra guna mengendalikan angka inflasi dan IPH (indeks perkembangan harga) diwilayahnya. “Kita tentu sangat mengapresiasi Pj Gubernur Sultra karena mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH sehingga tetap terjaga dan terkendali terutama pasca HBKN Idul Fitri,” kata Tomsi Tohir saat Rakor Pengendalian Inflasi tanggal, Senin (6/5/2024).
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto selaku ketua TPID menyampaikan terimakasih atas kinerja TPID, serta terima kasih atas sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjaga angka inflasi dan IPH tetap terkendali. Selama periode Januari hingga April 2024, pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah telah dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota di Sultra, melibatkan berbagai instansi terkait.
“Selama periode Januari hingga April 2024 pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah secara luarbiasa telah dilaksanakan secara massive dengan total 212 kali diseluruh kabupaten/kota se sultra, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan,Dinas Perindag maupun instansi atau pihak-pihak terkait lainya,”ujarnya.
Sehingga saat ini Indeks perkembangan harga (IPH) kita berada di peringkat 1 dari 38 provinsi se Indonesia atau terendah secara nasional. Dengan angka -1,62 %. Ini menandakan stabil dan terkendali.
“Komoditas penyumbang andil IPH Provinsi Sultra antara lain beras, daging ayam, dan cabai merah,”ungkapnya.
Dijelaskan, dari 13 kabupaten/kota non Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra, sebanyak 11 di antaranya mengalami deflasi, sementara dua lainnya, Buton Selatan dan Buton Utara, menghadapi inflasi. Kabupaten Buton Selatan mencatat IPH tertinggi di wilayah Sultra, mencapai 0,90%, yang dipicu oleh kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Sementara itu, Kabupaten Bombana mencatat IPH terendah dengan angka -2,91%, yang disebabkan oleh penurunan harga beras, cabai merah, dan tempe.
Variasi dalam perubahan harga di berbagai wilayah Sultra mencerminkan kompleksitas ekonomi lokal dan kemungkinan mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi. “Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,”pungkasnya. (adm)
